HAKDAN KEWAJIBAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN (RIGHTS AND OBLIGATIONS ON STATUS OF CITIZENSHIP) Ahmad Rifki Tarua Tingkat I Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi Email : arahmadrifki@ Rights and obligations if you want to run in balance must start from the government and Hak dan Kewajiban adalah yang saling the people first.
Title Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab Civic Responsibility Author Firda Aulia Izzati1* Novitasari Novitasari2 1 UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia 2 Universitas Tidar, Indonesia * Corresponding Author Abstract views 0 PDF views 0 Abstract Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkesinambungan, saling berhubungan sebab-akibat yang bisa dipisahkan. Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan diberbagai bidang sering mengalami ketimpangan dalam pelaksanaannya. Seringkali menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapat haknya. Jaminan hak dan kewajiban yang melekat pada warga negara bersamaan dengan kesadaran menjaga harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam setiap lini kehidupan Pemenuhan hak dan kewajiban harus diikuti dengan rasa tanggung jawab sehingga kesadaran warga negara terhadap pola pikirnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak yang diberikan oleh orang lain kepadanya melainkan disertai dengan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam penulisan ini lebih menitik beratkan pada pemahaman tentang harmonisasi hak dan kewajiban dalan mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab civic responsibility. Penulisan ini memiliki makdus untuk memberikan referensi dan tambahan wawasan disesuaikan keadaan di era global mengenai eksistensi warga negara dalam mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab dan didasarkan pada kajian yang mendalam dari berbagai referensi yang relevan References Hidayat & Azra. 2006. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta The Asian Foundation Juliardi Budi. 2018. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Depok PT Raja Grafindo Persada Nurmalina, K dan Syaifullah. 2008. Memahami Pendidikan Kewarganegaraaan. Bandung Universitas Pendidikan Indonesia. Ramdhan Strategi Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Berbasis Lingkungan. Universitas Pendidikan Indonesia. Raharjo, S .2000. Ilmu Hukum. Cetakan V. Bandung Citra Aditya Bakti. Rusydi NKRI Dan Penguatan Pendidikan Tinjauan Hak Dan Kewajiban Warga Negara. Widiawati, Irawan. Vol 3, No 1 2022. Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Membangun Masyarakat Yang Yunita, S. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 112. Retrieved from penelitian termasuk skripsi, tesis, disertasi dan buku DOI Article Metrics Abstract view 0 times PDF - 0 times Cited By Refbacks There are currently no refbacks. Jurnal Kalacakra is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives International License.
Pemimpinyang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahan untuk menyelesaikannya. Pemimpin yang Tidak Memiliki Visi, Tidak Akan Bisa Menjalankan Tim. Pemimpin tanpa visi akan gagal. Pemimpin yang tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi tim, memotivasi kinerja, atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. – Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi, bagi negara yang majemuk seperti Indonesia. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa dapat menciptakan keamanan, ketenangan dan kerukunan dalam hidup beberapa prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip ini harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan dan kesatuan. Berikut penjelasannya. Baca juga Prinsip-prinsip Persatuan dan Kesatuan Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab Makna prinsip kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebebasan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, agama, dan sosial budaya. Walaupun begitu, kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Kebebasan juga harus dilandasi oleh kesadaran bahwa kebebasan yang dimiliki tersebut dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan begitu, konflik dapat dihindari dan persatuan bisa terjaga dengan juga Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa Contoh prinsip kebebasan yang bertanggungjawab Negara menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Salah satu hak yang dijamin adalah kebebasan dalam berpendapat. Hak mengeluarkan pendapat dituangkan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kebebasan berpendapat tidak boleh bertentangan dengan hukum. Seseorang yang hendak mengemukakan pendapat harus mematuhi aturan yang ada, seperti tidak boleh mengganggu ketertiban dan kepentingan umum. Selain itu, dalam berpendapat, setiap orang juga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Batasan-batasan dalam menjalankan kebebasan ini tercantum dalam Pasal 28J UUD 1945. Pasal 28J Ayat 2 berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Referensi Kurniawati, Aprilia Nur. 2019. Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Klaten Cempaka Putih. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. zkju9.